Bang Sandiaga Bilang, Solusi untuk Tanah Abang Bakal "Out Of the Box"

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta semua pihak bersabar menunggu solusi permasalahan Tanah Abang, Jakarta. Namun, dia berjanji solusinya akan berbeda dari sebelumnya.

"Nanti kita akan umumkan tapi kita janji solusinya 'out of the box' jadi mohon teman-teman sabar," ujar Sandiaga di FX Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (5/11/2017).

Penjelasan solusi masalah Tanah Abang masih menunggu kelengkapan data-data terlebih dahulu.

Solusinya juga akan didiskusikan dengan para pakar. Sambil menunggu solusi, penertiban-penertiban tetap dilakukan.

"Dua hari ini kami melihat penertibannya cukup efektif," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Sandi mengatakan warga setempat juga dilibatkan untuk mencari solusinya. Tidak hanya itu, PKL dan preman juga ikut diajak duduk bersama.

"Kami juga melibatkan para pedagang kaki lima yang untuk pertama kalinya diajak berbicara dalam mengambil kebijakan," kata Sandi.

"Semua masuk dalam diskusi ini, termasuk mohon maaf, termasuk preman-premannya. Jadi kami bicara juga sama preman-premannya. Ya, tentu enggak di Balai Kota, tapi di tempat-tempat yang mereka biasa kumpul," tambah Sandi.

Read More

11 Pangeran dan Empat Menteri Ditahan Pemerintah Arab Saudi

Pemerintah Arab Saudi telah menahan 11 orang pangeran, termasuk miliarder Alwaleed bin Talal.

Selain itu, pemerintah Saudi juga menahan empat menteri dan puluhan mantan menteri.

Kabar penahanan tersebut telah diberitakan media penyiaran terpercaya Saudi, Al Arabiya.

Menurut sumber Al Arabiya, penahanan dilakukan atas perintah dari komite anti-korupsi yang kini dipimpin putra mahkota kerajaan Saudi, Mohammed bin Salman, Sabtu (4/11/2017).

Komite tersebut mengumumkan telah membuka kembali berkas seputar banjir di Jeddah pada 2009 dan menyelidiki kasus virus MERS.

Penangkapan sejumlah pangeran dan tokoh pemerintahan Saudi itu menjadi langkah terkini dalam konsolidasi kekuasaan putra mahkota Mohammed bin Salman, yang juga penasihat utama Raja Salman.

Diyakini, penangkapan tersebut bakal berdampak besar pada pemerintahan kerajaan sekaligus ekonomi dunia.

Pangeran Alwaleed yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia diketahui memegang saham utama di sejumlah perusahaan seperti Twitter, Apple, Time Warner, dan banyak perusahaan ternama dunia lainnya

Read More

Pajak Hotel Alexis Rp 30 M Per Tahun, Anies Bilang Hanya ingin Uang Halal Dari Pajak !!!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mempersoalkan besarnya pemasukan pajak daerah yang hilang setelah izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis tidak diperpanjang. Anies hanya ingin pendapatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berasal dari sumber-sumber yang halal.

"Kami ingin uang halal. Kami ingin dari kerja halal. Enggak berkah kalau masalah-masalah seperti ini," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (31/10/2017) malam.

Anies menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban menegakkan peraturan daerah (perda). Pemasukan dari sumber yang melanggar perda, kata Anies, tidak akan berarti bagi Ibu Kota.

"Bagi daerah seperti Jakarta, pemasukan dari sana enggak ada artinya dibandingkan dengan tegaknya prinsip-prinsip aturan yang kita miliki, yaitu perda, dan perdanya ada, kami tidak mau meninggalkan itu," kata Anies.

Sebagai gubernur, Anies ingin menggunakan otoritasnya untuk membebaskan Jakarta dari praktik-praktik amoral.

Dia menyebut harus mempertanggungjawabkan mandatnya dalam menjalankan peraturan perundang-undangan di hadapan masyarakat, undang-undang, dan Tuhan.

Manajemen Hotel Alexis sebelumnya menyatakan selalu taat membayar pajak. Besar pajak yang mereka bayarkan per tahun mencapai Rp 30 miliar.

Angka itu merupakan akumulasi dari semua unit usaha yang ada di Hotel Alexis, mulai dari restoran, griya pijat, hingga spa.

"Kami taat pajak, per tahun kami bayar sampai Rp 30 miliar. Sudah include semua. Kalau pajaknya sebesar itu, bisa dibayangkan berapa omzetnya," kata Legal Corporate Hotel Alexis Lina Novita.

Read More

Anis : Jakarta Tak Punya Analisis Dampak Lalu Lintas Dalam 10 Proyek

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, 10 proyek infrastruktur yang sedang dibangun di Jakarta tidak memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal) lalu lintas (Lalin). Hal itu diketahui seusai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11/2017).

"Ternyata di 10 titik itu tidak pernah dilakukan Amdal Lalin, analisa mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, sehingga proyek-proyek itu dilakukan, punya dampak lalu lintas yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya," kata Anies.

Kesepuluh proyek itu mencakup enam ruas pembangunan flyover dan underpass, light rail transit (LRT) yang dikerjakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dan mass rapid transit (MRT) Jakarta.

Anies menjelaskan, tidak adanya Amdal Lalin berdampak pada kemacetan parah di titik-titik pembangunan sehingga merumitkan pekerjaan polisi dan petugas kepolisian. Dia akan mengecek alasan kesepuluh proyek yang sudah berjalan itu tidak punya Amdal Lalin.

"Itu yang nanti akan kami evaluasi, kami akan cek. Ini kenyataannya sudah jalan, ini hal yang mengemuka dalam pertemuan dan nanti kami akan periksa semuanya lagi," kata dia.

Anies juga akan mengecek apakah izin mendirikan bangunan (IMB) kesepuluh proyek itu sudah terbit atau belum. Sebab, Amdal Lalin merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi untuk mengajukan IMB.

"Kalau menurut aturan, Amdal Lalin dulu, dari Amdal Lalin baru keluar IMB, baru kemudian bisa berjalan. Nah Amdal Lalinnya tidak ada, IMB-nya enggak mungkin keluar, proyeknya sudah jalan. Nanti dicek (IMB-nya)," kata Anies.

Read More