Anies-Sandi Naikkan Bantuan Dana Parpol?

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono memastikan bahwa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik belum diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Pria yang akrab disapa Soni ni ini pun mempertanyakan kenapa pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan kenaikan bantuan dana untuk pengurus parpol di ibukota.

"PP-nya belum selesai, dia menaikkan dasarnya apa? Harusnya dia bertahan dengan angka yang lama dulu," Sabtu (9/12/2017).

Soni mengatakan, harusnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menunggu sampai PP 5/2019 yang mengatur mengenai kenaikan dana parpol resmi diteken oleh Jokowi.

Menurut Soni, revisi PP itu sudah diajukan Kemendagri ke Istana sekitar satu bulan yang lalu. Dia juga tidak mengetahui alasan Presiden Jokowi belum menandatangani PP tersebut.

"Karena belum dikeluarkan, apa dasarnya Anies-Sandi menaikkan itu? PP-nya belum ditandatangani," tegas dia.

Soni juga heran kenapa kenaikan dana parpol di tingkat provinsi DKI jauh lebih besar daripada angka yang tertera di PP. Menurut Soni, dalam PP itu, bantuan untuk parpol di tingkat nasional hanya naik dari Rp 108 menjadi Rp 1000 per suara yang didapat pada pemilu.

Sementara untuk dana bantuan parpol tingkat provinsi mengalami kenaikan menjadi Rp 1500 dan untuk tingkat kabupaten/kota menjadi Rp 2000 per suara.

Baca Juga : Anies: berharap momen Natal menjadi momen yang ketenangan dan kedamaian bagi warga Jakarta.

Sementara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan dana bantuan untuk parpol menjadi Rp 4000 per suara.

"Itu melampaui kelayakan. Dan jaga lah ritmenya dengan daerah lain. Apapun juga DKI banyak duit tapi bukan berarti melampaui. Harus jaga dengan daerah sekitar," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jajarta Darwis Muhammad Aji menyebut pihaknya mengajukan dana bantuan partai sebesar Rp 1.200 per suara dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.
 
Kemudian, anggota badan anggaran DPRD DKI Jakarta meminta ditambah dalam forum rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Permintaan penambahan tersebut karena adanya keputusan tingkat nasional bahwa dana bantuan parpol dinaikkan.

 "Jadi bukan senang-senangnya Bakesbang memasukan itu. Dulu pertama kami usulkan sesuai seperti dibilang Pak Soni Rp 1.200. Tetapi kan Dewan tahu ada keputusan tingkat nasional, mereka meminta supaya Kesbang merevisi usulan itu menjadi Rp 4.000," ujar Darwis.

Kata Darwis, alasan anggota banggar meminta penambahan biaya parpol karena kemampuan keuangan DKI Jakarta yang besar. Nilai APBD DKI 2018 saja mencapai Rp 77,1 triliun.
 
 

Read More

Anies: berharap momen Natal menjadi momen yang ketenangan dan kedamaian bagi warga Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap momen Natal menjadi momen yang dapat menimbulkan ketenangan dan kedamaian bagi warga Jakarta.

"Kadang kita merasakan Jakarta yang jauh dari ketenangan dan kedamaian. Ragam tempat belanja, kemewahan di satu sisi memberi kemudahan, tapi kita hidup lebih dari yang sesungguhnya kita mampu," ujar Anies di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (8/12/2017).

Ia mengatakan, terkadang juga warga Jakarta akan merasa kesederhanaan menjadi barang mewah. Hal itu disebabkan semakin sedikitnya kesempatan untuk mengekspresikan hidup secara sederhana.

"Kalau di Islam ada konsep Zuhud, tetapi bukan berarti memiskinkan diri. Kita tidak dikendalikan kemewahan, harta diletakkan di kantong, bukan di hati," kata dia.

Anies menghadiri acara perayaan natal bersama PNS DKI Jakarta yang digelar di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dalam acara ini Anies tak didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, tetapi didampingi Nur Asia Uno, istri Sandiaga. Nur Asia hadir mewakili Sandiaga yang menghadiri acara di Balai Kota DKI Jakarta.

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Catur Laswanto, dan sejumlah pejabat lainnya.

Read More

Dulu Katanya KJP Plus, Ini Malah Minus Ya?

Sejumlah orangtua pemegang Kartu Jakarta Pintar mengeluhkan dana yang macet dan berkurang jumlahnya. berkunjung ke Rusun Kebon Kacang pada Jumat (8/12/2017), banyak dari warga yang mengaku tak dapat uang bulanan penuh.

Mama Intan, misalnya. Pedagang minuman dan makanan ini mengandalkan saldo bulanan di KJP anaknya untuk belanja.

"Saya dapat Rp 80.000," ujar Mama Intan.

Padahal, biasanya, uang KJP yang diterima anaknya yang bersekolah di SDN Kebon Kacang 05 Rp 100.000 setiap bulannya. Beruntung anaknya tak perlu uang transpor untuk ke sekolah karena lokasinya dekat.

"Akhirnya saya pakai buat beli beras sama telur saja, enggak cukup buat beli daging. Biasanya mah beli," kata Mama Intan.

Masalah yang sama juga dialami ibu-ibu di Jalan Kampung Bali XXVIII. Di pojok gang, para ibu mengeluhkan KJP yang semakin sulit.

Salah satunya Evi yang punya dua anak yang bersekolah di SDN Kampung Bali 07. Ia mengaku hingga Jumat ini, saldo di KJP anaknya belum juga bertambah.

"Dulu KJP lancar, sekarang kok macet ya? Padahal, sudah tanggal 8 ini. Biasanya paling telat tanggal 5 sudah turun duitnya," kata Evi.

Baca Juga : Selain Otto, Fredrich Yunadi Mundur Jadi Pengacara Novanto

Selain uang bulanan KJP yang belum turun, Evi mengeluhkan uang per enam bulan yang dicairkannya Juni lalu. Mestinya anaknya mendapat Rp 600.000, tetapi saldo yang tertera saat itu hanya Rp 300.000.

Karena belum pernah terjadi sebelumnya, Evi mengira ada masalah pada rekening anaknya. Ia pun ke Bank DKI untuk menanyakan kekurangan saldo ini.

"Kata orang bank ternyata semua juga gitu. Katanya uangnya ditahan enggak diturunin, baru bisa diambil nanti pas SMA. Bingung saya enggak ngerti kenapa jadi gini," ujarnya.

Selain saldo KJP yang berkurang dan terlambat, Evi juga mempertanyakan penjualan sembako dan daging murah yang biasa rutin diadakan di RPTRA dekat rumahnya. Menurut dia, sejak Oktober ia tak lagi membeli paket sembako dan daging murah.

"Biasanya di RPTRA. Cuma terakhir sudah lama saya enggak beli soalnya katanya pindah, tetapi enggak tahu pindahnya ke mana," ujarnya.

Read More

Selain Otto, Fredrich Yunadi Mundur Jadi Pengacara Novanto

Bukan hanya  pengacara Otto Hasibuan yang mundur untuk  membela Ketua DPR Setya Novanto yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pengacara Novanto lainnya, Fredrich Yunadi, juga mundur dari tim pembela hukum Ketua DPR itu. Hal ini dikonfirmasi oleh Fredrich.

"Bukan hanya Pak Otto, saya juga mengundurkan diri, kan sama. Kalau Pak Otto mengundurkan diri, saya juga mengundurkan diri. Kita kan satu tim kan," kata Fredrich,Jumat (8/12/2017).

Baca juga : Dana Operasional RT/RW Dinaikkan Anies Akan Tetapi Kewajiban Buat LPJ Dihapus

Menurut Fredrich, pada Kamis (7/12/2017) kemarin, ia bersama Otto sudah menghadap Novanto yang ditahan di Rutan KPK untuk memberitahukan pengunduran dirinya.

"Saya sama Pak Otto kemarin sudah ngadep Pak SN, kami sudah laporkan bahwa kami ingin mengakhiri hubungan, gitu aja," ujar Fredrich.

Saat ditanya apakah alasan pengunduran diri itu sama dengan Otto, Fredrich enggan mengungkapkannya.

Otto sebelumnya mengungkapkan, alasannya mundur karena antara dirinya dengan Novanto tidak ada kesepakatan yang jelas, tentang tata cara menangani suatu perkara.

"Bukan masalah itu ya, menurut saya ada sesuatu hal yang tidak perlu kami ungkapkan," ujar Fredrich.

Saat disinggung apakah hal tersebut karena ketidakharmonisan antara dirinya dan Otto dengan Maqdir Ismail, dia menepisnya. Menurut Fredrich, dia dan Otto sangat kompak.

Fredrich juga membantah tidak harmonis dengan Maqdir. Maqdir diketahui baru sekitar dua minggu belakangan masuk dalam tim pengacara Novanto.

"Pokoknya kami mengundurkan diri secara baik-baik, karena Maqdir kan sudah sanggup menangani. Kan Maqdir dinyatakan sebagai pengacara terbaik di KPK, kan gitu kan. Ya sudah gitu saja," ujar Fredrich.

Baca Juga : PROMO SPECIAL NATAL DAN TAHUN BARU 2018

Fredrich menyatakan, dia mundur jadi pengacara Novanto hanya untuk perkara di KPK.

"Kasus yang Pak SN ke saya yang ada 7 LP di polisi sama yang di MK itu, tetap jalan. Masih (saya tangani). Khusus yang KPK saja, saya enggak mau," ujar dia.

Read More