Praperadilan Fredrich Dimajukan KPK Anggap Kebiasaan

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan, jadwal sidang gugatan praperadilan yang diajukan Fredrich Yunadi dimajukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi 5 Februari 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK sudah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal jadwal sidang yang berubah tersebut.

Awalnya KPK menerima panggilan sidang dari pengadilan untuk sidang tanggal 12 Februari. Namun, pengadilan hari ini kembali mengirim surat bahwa sidang praperadilan Fredrich dimajukan menjadi 5 Februari 2018.

KPK menilai, ada hal di luar kebiasaan dari berubahnya jadwal sidang perdana ini. Sebab, perubahan jadwal sidang itu terjadi justru setelah Fredrich mencabut gugatan pertamanya, dan mengajukan ulang permohonan gugatannya.

"Tadi baru diterima suratnya oleh Biro Hukum KPK. Agak di luar kebiasaan pencabutan permohonan dan memasukan permohonan baru, justru jadwal dipercepat dari 12 Februari menjadi 5 Februari," kata Febri, lewat keterangan tertulis, Senin (29/1/2018).

Secara umum, lanjut Febri, ada sejumlah hal yang dipersoalkan Fredrich dalam gugatan praperadilan terhadap KPK.

Pertama, dalam gugatan, penyelidikan KPK atas dirinya dinilai tidak didasarkan adanya laporan masyarakat.

Mantan pengacara Setya Novanto itu juga mempersoalkan penetapan tersangkanya tanpa ada pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.

Fredrich juga mempertanyakan proses penyidikan yang hanya berlangsung tiga hari sebelum ditetapkan tersangka. Hal ini dinilai sangat cepat.

Poin lainnya yang dipersoalkan dalam gugatan yakni terkait, penyitaan, permintaan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan menunggu diperiksa di Peradi, dan soal penangkapan.

Febri memastikan KPK dapat menjawab sejumlah hal yang dipersoalkan Fredrich dalam gugatan tersebut. KPK yakin dengan seluruh proses formil ataupun kekuatan alat bukti yang dimiliki sudah sesuai dengan aturan.

Read More

Warga Jakarta Masih Memilih Bertahan Menjadi Tukang Becak

Beberapa warga Jakarta masih bertahan menjadi tukang becak di tengah maraknya transportasi berbasis aplikasi. Sejumlah tukang becak memilih bertahan karena faktor umur, keterbatasan keahlian, dan pendidikan.

Sueb (65), seorang tukang becak yang biasa mencari penumpang di kawasan Bandengan mengatakan, dirinya kesulitan mendapatkan pekerjaan lain di usianya yang sudah tidak muda lagi. Sueb tinggal bersama istrinya yang berprofesi ibu rumah tangga.

"Usia saya sudah dewasa, Mas he-he-he. Sudah tua begini siapa yang mau pakai (tenaganya untuk bekerja), saya bisanya menarik becak ya saya jalani," ujar Sueb saat berbincang dengan Kompas.com di kolong jembatan layang Bandengan Utara, Jakarta Barat, Jumat (26/1/2018).

Penarik becak lainnya, Abe mengatakan hal serupa. Abe mengaku tidak memiliki keahlian dan hanya lulusan sekolah dasar (SD). Abe yang saat ini berusia 52 tahun harus menafkahi delapan anaknya.

Selain menjaga agar dapur rumahnya tetap "ngebul", Abe juga harus membiayai sekolah anak-anaknya. Hal itulah yang menyebabkan Abe juga menjadi kuli bangunan selain menarik becak.
"Saya mau masuk (kerja di) pabrik enggak diterima sudah umur segini dan latar belakang pendidikan juga rendah," kata Abe.

Sehari-harinya ia menarik becak pukul 06.00-10.00. Jika tak ada pekerjaan lain, ia melanjutkan menarik becak.

Rekan seprofesi Abe, Darno (58) mengatakan, menarik becak merupakan satu-satunya keahlian yang ia miliki. Darno pernah mencoba menjadi pengemudi bajaj. Namun, profesi itu hanya sebentar dan akhirnya dia kembali menjadi tukang becak.

Darno selalu bersyukur atas apa yang didapatkan.

"Sehari bisa dapat sekitar Rp 50.000 lah, alhamdulillah. Daripada saya minta-minta (menjadi pengemis) di jalan, lebih baik saya panas-panasan menarik becak. Saya heran badan semua masih lengkap, tetapi ada yang minta-minta," ujar Darno.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menata becak di Ibu Kota. Saat ini pihaknya tengah mendata jumlah becak yang beroperasi di Jakarta. Anies akan membuat jalur khusus becak dan tak mengizinkan mereka masuk ke jalur protokol.

Read More

Gempa Susulan Banten Masih Terjadi Selama 3 Hari Ini ?

Gempa bumi kembali terjadi pada Jumat (26/1/2018) siang pukul 11.48.25 WIB. Episenter gempa berada di laut pada jarak 72 km arah baratdaya Kabupaten Lebak atau pada koordinat 7,18 lintang selatan dan 106,05 bujur timur.

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa tektonik Jumat siang merupakan gempa susulan dari gempa yang terjadi Selasa (23/1/2018) siang. Pada saat itu, kekuatan gempa sebesar 6,1 magnitudo.

Meski tak menimbulkan tsunami, guncangan gempa Selasa siang membuat sebagian warga DKI Jakarta panik dan berhamburan ke luar. Guncangan juga dapat dirasakan oleh warga Tangerang Selatan, Bogor, Bandung, Lampung, dan Bantul.

“Gempa susulan. Semakin besar magnitudo gempa utama cenderung semakin banyak gempa susulan,” kata Daryono melalui pesan singkat, Jumat (26/1/2018).

Daryono menuturkan, hal itu terjadi karena proses pelepasan energi dari sisa medan tegangan kerak bumi yang masih tersimpan. Letak gempa susulan pun tak akan jauh dari gempa utama.

“Di sekitar pusat gempa,” ujar Daryono.

Hasil pemantauan BMKG mencatat telah terjadi 53 gempa bumi susulan pasca gempa Selasa siang beberapa hari lalu. Magnitudo dan kedalaman gempa pun bervariasi.

“Kekuatan gempa cenderung fluktuatif, tetapi secara umum meluruh dan melemah kekuatannya, sedangkan frekuensi kejadiannya semakin jarang,” ucap Daryono.

Dampak gempa Jumat siang bervariasi di sejumlah wilayah. Lebak, Jakarta, Bogor, Tangerang berada dalam intensitas II-III MMI (Modified Mercalli Intensity). Artinya, getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang bergantung bergoyang. Bila di rumah, getaran terasa seakan ada truk lewat.

Read More

DP 0 Rupia Berpotensi Tabrak Permendagri

 
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjawab soal potensi pelanggaran Permendagri dalam program rumah DP 0 rupiah.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan program tersebut bisa melanggar peraturan jika bunga cicilan sebesar 5 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terkait ucapan Pras ini, Sandiaga menjawab kuncinya adalah keberpihakan.

"Selama ini kebijakan itu tidak didorong untuk keberpihakannya. Kalau kami keberpihakannya kami dorong bagi yang belum memiliki rumah," ujar Sandiaga di Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2018).

Sandiaga tidak menjelaskan secara rinci soal skema yang akan dijalankan di proyek rumah DP 0 yang baru diumumkan di Klapa Village, Pondok Kelapa, beberapa waktu lalu. Ia hanya mengatakan saat ini skema pembayaran maupun subsidi masih digodok.

Pemprov DKI akan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang secara khusus menangani hal ini.

Ia mengatakan saat ini masih menunggu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyetujui skema pembayaran yang diajukan Pemprov DKI.

"Itu nanti harus dipastikan tidak ada yang terlanggar," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana subsidi untuk program rumah vertikal dengan uang muka atau DP 0 rupiah.

Prasetio mengatakan, Anies bisa melanggar peraturan menteri dalam negeri jika bunga cicilan sebesar 5 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Prasetio merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di situ disebutkan, penganggaran kegiatan tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah.

Read More